Mengungkap Fakta Pelaporan Dana Desa di Bungo: Sejauh Mana Keterbukaan dan Akuntabilitasnya?

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengalokasikan dana desa untuk pembangunan di berbagai desa di wilayahnya. Namun, sejauh mana keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan dana desa di Bungo?

Mengungkap fakta pelaporan dana desa di Bungo menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih banyak yang belum transparan dalam pelaporan dana desa di daerah ini.

Menurut Ketua Forum Pemerhati Pengelolaan Keuangan Daerah (FPPKD) Bungo, Ahmad, “Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan dana desa di Bungo masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaporan tersebut.”

Menurut data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bungo, hanya sebagian kecil desa yang melaporkan penggunaan dana desa secara transparan. Ada desa-desa yang tidak melaporkan penggunaan dana desa secara jelas dan terperinci.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung, Bambang, mengakui bahwa masih terdapat kendala dalam pelaporan dana desa di desanya. “Kami masih kesulitan untuk membuat laporan yang transparan dan akuntabel. Perlu bantuan dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan dana desa,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Dosen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jambi, Prof. Dr. Andi, menyarankan agar pemerintah kabupaten Bungo memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para kepala desa dalam menyusun laporan penggunaan dana desa. “Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan dana desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi,” katanya.

Dengan mengungkap fakta pelaporan dana desa di Bungo, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat desa.